Syarat Wajib dan Tata Cara dalam Pemungutan Pajak

Syarat Wajib dan Tata Cara dalam Pemungutan Pajak

Syarat Wajib dan Tata Cara dalam Pemungutan Pajak – Sesungguhnya tidak mudah dalam membedakan pajak pada masyarakat. jika terlalu tinggi, masyarakat akan sukar dalam membayar pajak. Apabila terlalu rendah juga, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang.

Maka dalam pembahasan saya kali ini  saya akan menjelaskan mengenai Syarat Wajib dan Tata Cara dalam Pemungutan Pajak. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka  pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yakni :

 

Syarat Pemungutan Pajak

Didalam sebuah produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk  menciptakan suatu keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-unndangan maupun adil dalam pelaksaanya.

Contohnya :

  1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
  2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
  3. Diberlakukan secara umum sesuai dengan berat rianganya untuk sanksi atas pelanggaran pajak

 

A. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU (syarat yuridis)

Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi “ pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur unndang-undang”, ada bebrapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yakni :

  • Diberlakukanya bagi para wajib pajak yaitu jaminan hukum
  • Kerahasiaan para wajib pajak dapat terjaga karena ada jaminan hukum
  • Negara melakukan tata cara pemungutan pajak berdasarkan UU yang dijamin kelancaranya.

 

B. Pemungutan pajak tidak menggangu perekonomian (syarat  ekonomi)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak tergannggu kondisi perekonomian, baik kegiatann produksi, perdagangan, maupun jasa.

Agar tidak terrhambat sebuah lajunya usaha masyarakat sebagai pemasok pajak yaitu dengan mencegahnya terutama untuk  masyarakat kecil dan menengah.

 

C. Pemungutan pajak harus efesien (syarat finansial)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutann pajak harus diperhitungkan jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut.

Oleh sebab itu suatu sistem pemungutan pajak harus dilakuakn secara sederhana dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

 

Seorang wajib pajak tentunya harus mempunyai  NPWP apabila ingin membayarkan pajak nya nah kamu bisa lihat 15 Keuntungan Memiliki NPWP dan Jenis Dokumen yang diperlukan

 

D. Sistem pemungutan pajak harus sederhana (syarat sederhana)

Bagaimana  pajak dipungut akan sangat  menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Agar  memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai dibuatlah system yang sangat sederhana sehingga wajib pajak akan mendapatkan dampak positif yang memicu meningkatnya kesadaran dalam membayar pajak

Justru akan berdampak buruk jika system itu sendiri sanagat rumit yang menyebabkan orang malas untuk membayar pajak.

 Contoh :

  1. Dari yang sebelumnya 167 tarif bea materai disederhanakan menjadi 2 macam tarif
  2. Traif PPN 10% yang disederhanakan dari beragam tariff yang ada
  3. Suatu pemungutan Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

 

Tata Cara Pemungutan Pajak

Membahas soal tata cara pemungutan pajak, akan saya jelaskan secara singkat dan jelas mengenai  tata cara pemungutan pajak yakni :

1. Stelsel Pajak

Suatu tata cara prmungutan pajak , yang dilakuakn dengan metode 3 stelsel pajak

a. Stelsel pajak nyata

Pemungutan pajak di  dasarkan pada penghasilan nyata, artinya  pemungutan pajak baru bisa dilakukan pada akhir  tahun pajak.

Kelebihan dari stelsel pajak : bahwa pajak yang dikenakan lebih realistis.

Kekurangan dari stelsel  pajak : bahwa pajak baru  bisa dikenakan setelah penghasilan  sesungguhnya sudah diketahui (akhir periode).

 

b. Stelsel Pajak Anggapan

Dengan pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Contohnya : penghasilan penghasilan satu tahun dianggap  sama dengan tahun sebelumnya, sehingga yang terutang untuk tahin pajak berjalan.

Kelebihan dari stelsel pajak anggapan: pajak yang dibayar selama satu tahun berjaalan,tanpa harus menunggu akhir tahun.

Kekurangan dari stelsel pajak anggapan : bahwa pajak yang telah dibayar tidak berdasarkan pada keadaaann yang sebenarnya.

 

c. Stelsel Pajak Campuran

Dalam pengenaan pajak campuran ialah kombinasi antara stelsel pajak nyata dengan pajak anggapan.

Berdasarkan suatu anngapan bahwa besarnya pajak dihitung diawal tahun selanjutnya disesuaikan dengan besarnya pajak yang sebenarnya di akhir tahun.

 

2. Asas pemungutan pajak

a. Asas pemungutan pajak domisili (asas tempat tinggal)

Dijelaskan bahwa pemunngutana pajak harus  memperhatikan asas domisili (asas tempat tinggal).

Diseluruh wilayah wajib pajak bahwa negara memiliki wewenang dalam mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak  Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak tak terkecuali dari luar maupun dalam neger. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negri

 

b. Asas Pajak Sumber

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber pajjaknya berasal.

Negara sendir tidak memperhatikan tempat tinggal wajib pajak dalam mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak itu sendiri.

 

c. Asas Pajak Kebangsaan

Dalam tata cara pemungutan pajak harus dihubunngkan dengan kebangsaan suatu negara.

 

3. System pemungutan pajak

a. Official Assessment System

yaitu suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh pihak fiskus

Ciri-cirinya :

  • Fiskus memliki hak dalam menentukan besar kecilnya pajak terutangWajib pajak bersifat pasif
  • Utang pajak akan timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

 

Tidak hanya itu saja kamu juga harus mengetahui 3 sistem pemungutan pajak yang ada di indonesia

 

b. Self Assessment System

Bahwa didalam system pemungutan pajak yang memberi wewanang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

  • Hak dalam menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
  • Keharusan aktifnya wajib pajak, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  • Fiskus ikut campur, akan tetapi hannya mengawasi

 

c. Withholding System

Bahwa dalam system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak.

Ciri-cirinya :

  • Pihak ketiga yang bisa menentukan besarnya pajak terutang selain fiskus dan wajib pajak.

Demikianlah tadi penjelasan mengenai Syarat Wajib dan Tata Cara dalam Pemungutan Pajak semoga dengan apa yang sudah saya paparkan diatas dapat membantu  anda. terimakasih

 

Kunjungi Juga:

  1. 7 Hal yang Harus Diketahui Sebagai Wajib Pajak Badan
  2. 23 Objek Pajak Penghasilan PPh dan PPh Final beserta Contoh

Tinggalkan komentar