7 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia

2 min read

7 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia
Data PNBN tahun 2012-2016

7 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia – Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ialah segala sesuatu pemasukan yang diterima  oleh negara  bukan dari  pajak. Maka semua yang  didapat oleh negara tidak melalui atau tidak menyinggung pajak maka itu yang disebut PNBP yang biasa di sebut no tax.

Secara umum terdapat 7 sumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Indonesia, Mungkin dari temen-temen ada yang belu mengetahuinya.

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Disini saya akan menjelaskan secara terperinci mengenai pembagian dan penerimaan negara bukan pajak yakni sebagai berikut :

 

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolahan dana pemerintah

Terdapat beberapa aspek di dalam penerimaan ini yang meliputi:

  • Penerimaan pemerintah yang bersumber dari jasa giro.
  • Dari sisa penerimaan anggaran yang telah dipergunakan yakni sisa anggaran dari pembangunan dan anggaran rutin.

 

2. Penerimaan yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDA)

Terdapat beberapa aspek di dalam penerimaan ini yang meliputi:

  • Keuntungan dari perikanan jenis air tawar maupun air laut.
  • Keuntungan yang berasal dari bidang pertambangan yang meliputi perah,emas, dan lain-lain kecuali migas.
  • Keunntungan yang berasal dari bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan

 

Baca Juga :

  1. Syarat Wajib dan Tata Cara dalam Pemungutan Pajak
  2. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia [Lenkap]

 

3. Penerimaan atau pemasukan dari pengolahan kekayaan negara

Terdapat beberapa aspek di dalam penerimaan ini yang meliputi :

  • Pelayanan untuk masyarakat dari bidang kesehatan.
  • Pelayanan untuk pendidikan formal maupun non formal.
  • Pemberian atas hak merk, hak paten dan hak cipta kepada yang bersangkutan.

 

4. Penerimaan yang diperoleh dari pengolahan kekayaan negara

Terdapat beberapa aspek di dalam penerimaan ini yang meliputi:

  • Hasil penjualan saham atau obligasi milik pemerintah, yang meliputi saham kepemilikan daerah dan saham lainya.
  • Bagian keuntungan pemerintah yang berasal dari berbagai aktivitasnya seperti pemberian izin, pelayanan dan lain-lain.
  • Deviden yang diartikan sebagai sebuah pembayaran yang berupa keuntungan dari pemegang saham dalam suatu perusahaan dengan keikutsertaanya.

 

5. Penerimaan dan pemasukan yang didasarkan atas keputusan pengadilan

Terdapat beberapa aspek di dalam penerimaan ini yang meliputi:

  • Dana yang didapat dari denda atas sebuah pelanggan.
  • Dana yang didapat dari denda atas sebuah pelanggan.
  • Dana yang didapat dari hasil rampasan seorang penjahat pada saat ditangkap oleh polisi.

 

6. Penerimaan dana berupa hibah

Hibah merupakan sebuah hadiah yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh pihak tertentu, bisa juga sebuah hadiah yang didapat karena kerja keras dan kesuksesan yang mereka capai.

 

7. Penerimaan lain yang telah diatur dan tidak keluar dari UU yang ada

Terdapat beberapa prinsip di dalam penerimaan negara bukan pajak yang meliputi:

  • Semua penerimaan negara bukan pajak (PNBP) harus diserahkan secepatnya kepada kas negara. Karena sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 20 tahun 1997 yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
  • Besarnya tarif dari jenis penerimaan negara bukann kena pajak sudah ditetapkan dalam UU atau peraturan pemerintah yang berwenang untuk menetapkan jenis penerimaan negara bukan kena pajak yang bersangkutan. Karena sesuai dengan pasal 3 ayat 2 UU Nomor 20 tahun 1997 yaitu tentang penerimaan negara buka kena pajak.
  • Penerimaan negara bukan kena pajak secara keseluruhan wajib disetorkan dengan tepat waktu. Karena sesuai dengan pasal 16 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara.
  • Untuk penerimaan negara bukan kena pajak seluruhnya akan dikelola dalam sistem APBN. Karena sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 20 tahun 1997 yaitu tentang penerimaan negara bukan kena pajak.
  • Dalam tahun anggaran yang telah ditentukan dan bersangkutan seluruh penerimaan yang menjadi hak negara harus dimasukan kedalam APBN. Karena sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 5 yaitu tentang keuangan negara.
  • Sebagian dana dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berhubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tersebut oleh instan yang bersangkutan. Sehingga tidak hanya memenuhi kewajiban untuk menyetor ke kas negara dan memasukanya kedalam APBN.
  • Sebagian dana dari peenerimaan negara bukan pajak (PNBP) bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berhubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak yang sudah ditetapkan oleh menteri keuangan.
  • Sebagian instansi bisa menggunakan sebagian dana dari penerimaan negara bukan pajak dengan syarat telah mendapatkan iin dan persetujuan Mentero Keuangan.
  • Persetujuanya mengenai penggunaan penerimaan negara bukan pajak Menteri Keuangan memiliki hak untuk meninjau kembali persetujuanya .

Berikut adalah berbagai kegiatan yang di danai dari hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) antara lain :

  1. Kegiatan seputar pelayanan kesehatan.
  2. Kegiatan seputar penegakkan hukum dan keadilan.
  3. Kegiatan penelitian dan peengembangan tehnologi.
  4. Aktivitas atau kegiatan yang bersangkutan dengan pendidikan dan pelatihan masyarakat.
  5. Kegiatan yang bersangkutan dengan pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu.
  6. Kegiatan yang berhubunngan dengan pengelolahan dan pelindungan sumber daya alam.

Pastinya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ini harus melalui sebuah proses penting yakni pelaporan, karena dalam hal ini menyangkut hidup atau hajat orang  banyak.

Didapatnya dana dari penerimaan negara bukan pajak memiliki sebuah tujuan untuk keterbukaan, agar terhindar dari terjadinya penyelewengan dan lainya padahal dana tersebut bukan dari perpajakan.

 

Semoga penjelasan mengenai  7 penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di indonesia bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam menambah pengetahuanya, terimakasih atas kunjunganya.

 

Artikel Lainya :

  1. 7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah [Lengkap]
  2. 3 Jenis Waralaba Menurut: Kriteria, Asal dan IFA (Lengkap)
  3. Pengertian dan Contoh Kegiatan Konsumsi, Distribusi dan Produksi
  4. [terbaru]13 Contoh Bentuk Kwitansi Pembayaran

 

Please rate this

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *